Majelis Pertimbangan Buka Kemungkinan Suharso Diberhentikan

Usman M Tokan selaku Anggota Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengambil langkah lanjutan jika Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa tidak merespons surat permintaan pengunduran diri yang sudah dilayangkan.

Adapun surat permintaan pengunduran diri telah dikirimkan sebanyak dua kali namun tidak kunjung mendapatkan respons Suharso Monoarfa. Usman menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan internal Partai Persatuan Pembangunan.

"Sekarang ini surat kedua sudah dilayangkan. Kalau surat ini tidak dilayangkan maka mungkin pimpinan majelis mengambil langkah-langkah yang boleh dikatakan langkah-langkah yang dianggap final gitu," ungkap Usman, dikutip dari CNN Indonesia [1], 30 Agustus 2022.

Dijelaskan olehnya bahwa salah satu bentuk tindakan yang kemungkinan akan diambil adalah pemberhentian langsung terhadap Suharso Monoarfa. Namun kemungkinan tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan internal partai berlogo Ka'bah tersebut.

Baca Juga Polemik Ketum PPP Soal Amplop Kiai, Pengaruhi Suara Pemilu 2024?

"Masih terus dikaji, kan hanya konsepnya dalam rangka kemaslahatan umat aja kan. Kita melihat ke depan seperti apa dan kita para majelis juga sedang membahas itu, manfaat dan mudaratnya," paparnya.

Ia pun menjelaskan bahwa ketika surat permintaan pengunduran diri dilayangkan, Ketum PPP yang juga merupakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), justru sedang menemui beberapa kiai di beberapa daerah.

"Sementara para kiai itu kan sudah punya komitmen. Sudah melakukan diskusi bersama, jadi kan nggak bisa sendiri-sendiri kan gitu ya. Sehingga para kiai rata-rata tidak mau mencabut surat itu," kata Usman.

Perlu diketahui bahwa menurutnya, gejolak dalam internal PPP telah berlangsung selama tiga bulan. Adapun awal mula kejadiannya disebabkan oleh surat keputusan (SK) pengurus di tingkat daerah dan cabang yang tidak sesuai dengan hasil musyawarah.

"Kemudian yang kedua, itu isu yang berkembang demo sana ke mari terkait dengan urusan prahara rumah tangga. Prahara rumah tangga, lalu kemudian pelaporan ke KPK, terkait LHKPN," ungkapnya.

Baca Juga Jelang Pemilu 2024, Kemenag Minta Masjid Tak jadi Tempat Politisasi Agama

Polemik tersebut berlanjut ketika pernyataan Suharso Monoarfa perihal amplop kiai yang ia sampaikan dalam acara internal bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan bahwa para pimpinan majelis tidak bisa menerima ucapan tersebut karena PPP didirikan oleh para ulama.

"Terus sadar betul kita bahwa pemilih yang kurang lebih 6 juta itu, pemilih yang kita sebut dengan pemilih tradisional, itu adalah para kiai, santri, dan para habaib, itu semua pemilih tradisionalnya, itu harus dirawat bukan disakiti," tegasnya.

Kendati demikian, Suharso Monoarfa mengatakan bahwa dirinya belum menerima surat dari tiga pimpinan majelis partai terkait pengunduran dirinya dari kursi ketum PPP. Suharso Monoarfa juga enggan menanggapi isu yang beredar soal keretakan internal PPP.

"Enggak perlu saya respons, saya enggak terima suratnya," ucap Suharso Monoarfa di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 29 Agustus 2022.