Luhut Kembali Turun untuk Masalah Minyak Goreng Curah, Ada Apa?

Kasus minyak goreng langka khususnya minyak goreng curah,hingga saat ini belum selesai secara menyeluruh.

Sehingga Presiden Jokowi menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) untuk menyelesaikan permasalahan minyak goreng curah.

Adapun saat ini, kondisi harga minyak goreng curah belum sesuai dengan HET yang dianjurkan pemerintah, yakni Rp14 ribu.

"Tiba-tiba presiden memerintahkan saya untuk urus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu saya mulai menangani kelangkaan minyak goreng," ujar Luhut Binsar Pandjaitan, dikutip dari CNN Indonesia.

Harapan Luhut Binsar Pandjaitan adalah harga dan stok minyak goreng khususnya yang curah, bisa segera optimal.

"kami berharap itu tidak terlalu lama kita selesaikan," sebutnya.

Dijelaskan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan, bahwasanya peran Menkomarves itu berikan arahan terkait aplikasi pemerintah untuk distribusi minyak goreng.

Dalam aplikasi Simirah tersebut, pembelian minyak goreng curah direncanakan akan mensyaratkan KTP.

"Kita kan sudah ada sistem aplikasi untuk distribusi minyak goreng lewat Simirah yang harus pakai KTP, sekarang kita kembangkan sistem baru lagi. Simirah diperkuat biar enggak hanya pakai KTP tapi pakai NIK. Kata pak Luhut NIK saja," tandasnya.

Menurutnya, peran Luhut Binsar Pandjaitan telah berpengalaman dalam hal penerapan PPKM dan aplikasi PeduliLindungi.

"Pak Luhut berpengalaman di PPKM lewat PeduliLindungi. Luhut itu semacam sutradaranya, tapi pemimpinnya tetap Pak Presiden," katanya.

Adapun metode pembelian minyak goreng curah secara konvensional di pasar, menurut Airlangga Hartarto memang wajib menggunakan KTP.

"Distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP," sebut Airlangga Hartarto.