poltara.com
  • Kategori Berita
    • Agregator Berita
    • Politik Nasional
    • Politik Dunia
  • Analisis
    • Analisis Berita
    • Analisis Pro Kontra
  • Pemilu 2024
    • PILPRES 2024
   Masuk
poltara.com poltara.com
  
  • Pengaturan Akun
  • Masuk
  • Kategori Berita
  • Politik Nasional
  • Politik Dunia
  • Analisis Berita poltara
  • Analisis Pro Kontra poltara
  • Pilpres 2024 poltara

Fraksi PDIP Bentuk Dewan Kolonel Dorong Puan Maharani, Upaya Jegal Ganjar?

Penulis: Hessa Abda
Tanggal Terbit: Kamis, 22 September 2022
Fraksi PDIP Bentuk Dewan Kolonel Dorong Puan Maharani, Upaya Jegal Ganjar?

Sentimen Dewan Kolonel yang Dibentuk Fraksi PDIP./Instagram @puanmaharaniri

Belum lama ini terdapat Anggota DPR RI Fraksi PDIP yang membuat forum ‘Dewan Kolonel’ untuk mendukung Puan Maharani maju sebagai calon presiden (capres 2024). Menurut Johan Budi selaku inisiator, Dewan Kolonel dibentuk sebagai sarana penggemar Puan Maharani.

Johan Budi menegaskan bahwa Dewan Kolonel akan berusaha untuk meningkatkan elektabilitas Puan Maharani. Adapun kelompok ini memang dibentuk guna mempersiapkan Puan Maharani dalam pemilihan presiden 2024 mendatang.

Namun jika nantinya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tidak memilih Puan Maharani sebagai capres 2024, anggota Dewan Kolonel mengklaim akan tunduk pada arahan dari Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum PDIP.

Baca Juga Intip Popularitas Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024

Berikut merupakan anggota Dewan Kolonel yang dibentuk tiga bulan lalu menurut Johan Budi.

  • Inisiator: Johan Budi S Prabowo
  • Koordinator: Trimedya Panjaitan
  • Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
  • Komisi II: Junimart Girsang
  • Komisi III: Trimedya Panjaitan
  • Komisi IV: Riezky Aprilia
  • Komisi V: Lasarus
  • Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
  • Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
  • Komisi VIII: My Esti Wijayati
  • Komisi IX: Abidin Fikri
  • Komisi X: Agustin Wilujeng
  • Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu

Tanggapan Puan Maharani Soal Dewan Kolonel

Adanya forum Dewan Kolonel yang berisikan anggota Fraksi PDIP yang disebutkan akan berusaha meningkatkan elektabilitas Puan Maharani guna menyongsong kontestasi pemilihan presiden pada 2024, mendapat komentar dari Ketua DPR RI.

Ketua DPR RI yakni Puan Maharani mengatakan bahwa inisiatif pembentukan Dewan Kolonel merupakan hal yang legal selama didasari oleh semangat gotong royong. Dirinya mengaku telah mendengar usulan pembentukan Dewan Kolonel tersebut.

“Inisiatif ini sah-sah saja selama dibangun dengan didasari semangat gotong royong,” kata Puan Maharani pada Rabu 21 September 2022 [1].

Puan berharap agar Dewan Kolonel bisa membantu menjalankan tugas-tugas partai, khususnya dalam rangka menjalankan instruksi dari Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri terkait persiapan menghadapi Pemilu 2024 yang akan dating.

 “Instruksi dari Bu Ketum adalah semua kader, simpatisan, struktural partai harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2024. Turun ke lapangan, turun ke bawah untuk bertemu dengan rakyat,” ungkap Puan. 

Hasto Sebut Megawati Kaget Ada Dewan Kolonel

Dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Megawati Soekarnoputri kaget atas mencuatnya isu pembentukan Dewan Kolonel tersebut. Megawati diklaim mengetahui isu Dewan Kolonel dari running text.

 “Bahkan tadi pagi pun, Ibu Mega ketika melihat di running text pada saat saya laporan ke beliau, beliau juga kaget dan kemudian saya diminta memberi penjelasan bahwa tidak ada Dewan Kolonel,” ujar Hasto [2].

Sekjen PDIP Bantah Ada Dewan Kolonel

Tak hanya itu, Hasto Kristiyanto menepis bahwa pihaknya telah membuat Dewan Kolonel. Pasalnya hal tersebut melanggar AD/ART PDIP.  “Tidak ada yang namanya Dewan Kolonel, karena hal tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai,” kata Hasto Kristiyanto.

“Mana ada di dalam partai, struktur seperti militer. Jadi partai kan yang dikenal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai, Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), hingga anak ranting. Sehingga tidak dikenal adanya Dewan-Dewan Kolonel,” tambahnya.

Dewan Kolonel Hanya Guyonan

Menanggapi perihal Dewan Kolonel yang diklaim telah dibuat, membuat Sekjen PDIP melakukan klarifikasi kepada Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Keduanya menyebut bahwa forum itu adalah guyon politik.

 “Kemudian saya juga memberi tahu Pak Utut selaku ketua fraksi bahwa Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tugas utamanya adalah kepanjangan dari partai di dalam memperjuangkan seluruh ideologi dan platform partai, baik fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan,” katanya.

Loyalis Ganjar Pranowo Bentuk Dewan Kolonel Tandingan

Seolah tidak mau kalah, relawan Ganjar Pranowo Mania berniat untuk membentuk Dewan Kolonel tandingan, yakni Dewan Kopral sebagai respon terhadap loyalis Puan Maharani yang lebih dahulu membuat forum tersebut.

Immanuel Ebenezer selaku Ketua Umum GP Mania menjelaskan arti kopral dalam Dewan Kopral, yakni melambangkan akar rumput. Ia mengatakan bahwa organisasi tersebut merupakan murni aspirasi rakyat, bukan aspirasi petinggi partai seperti Dewan Kolonel.

"Kita akan bentuk Dewan Kopral. Kolonel dan kopral, lebih banyak kopral. Nah, suara buat pemilu dalam konteks demokrasi ditentukan oleh jumlah. Lebih banyak kopral dibanding kolonel," kata Immanuel[3]

Pengamat Tanggapi Dewan Kolonel

Ujang Komarudin selaku pengamat politik Universitas Al Azhar menilai bahwa pembentukan Dewan Kolonel oleh Fraksi PDIP DPR RI, merupakan upaya untuk menjegal alias menutup peluang Ganjar Pranowo agar bisa maju sebagai capres 2024.

"Kelihatannya seperti itu untuk mempersempit ruang gerak dari Ganjar dan untuk menutup peluang Ganjar agar tidak bisa maju capres dari PDIP," kata Ujang Komarudin [4].

Pasalnya, menurut Ujang Komarudin, Ganjar Pranowo dianggap tidak patuh terhadap mekanisme pencapresan yang ada di PDIP. Sebab selama ini Ganjar Pranowo dinilai selalu membangun pencitraan untuk menjadi capres 2024.

"Untuk meng-counter itu semua maka Dewan Kolonel dibuat untuk kepentingan Puan, ya membangun pencitraan Puan untuk menaikkan elektabilitasnya," ujar Ujang Komarudin.

"Sekaligus untuk memastikan Puan sebagai capres PDIP dan juga untuk melokalisir membatasi bahkan menutup peluang Ganjar untuk bisa dicapreskan dari PDIP," tambahnya.

Baca Juga SBY Menduga Pilpres 2024 Tidak Adil dan Tidak Jujur, Disindir PDIP

Hasil Analisis Kazee

Diagram Isu yang Sering Dibahas./Kazee Media Monitoring

Pada umumnya, dalam media sosial Twitter, warganet menyoroti terhadap pihak yang menduga bahwa adanya Dewan Kolonel yang diinisiasi Anggota DPR RI Fraksi PDIP, justru membuat citra Puan Maharani lebih buruk, yakni sebesar 54 persen.

Tak hanya itu, netizen juga menyoroti terhadap pihak yang menilai dengan adanya Dewan Kolonel, justru menjerumuskan Puan Maharani yang diyakini forumnya akan maju dalam kontestasi pilpres 2024 menjadi calon presiden.

Adapun relawan Ganjar Pranowo juga direncanakan membuat tandingan Dewan Kolonel dengan nama Dewan Kopral, yakni sebesar 8 persen. Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang mengaku kaget dengan adanya isu Dewan Kolonel, juga tak luput dari perhatian netizen.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Grafik Pergerakan Data./Kazee Media Monitoring

Adanya atau terbentuknya Dewan Kolonel oleh Anggota DPR RI Fraksi PDIP, membuat grafik pergerakan data mencapai puncaknya pada 21 September 2022. Meski demikian, diketahui bahwa sesungguhnya Dewan Kolonel, menurut Johan Budi, telah terbentuk sejak tiga bulan lalu.

Persentase Analsisis Sentimen./Kazee Media Monitoring

Dalam analisis sentimen yang berasal dari media pemberitaan dan media sosial Twitter, terkait dengan topik Dewan Kolonel, mendapatkan sentimen positif sebesar 44 persen, sentimen negatif sebesar 39 persen, dan sentimen netral sebesar 16 persen.

Baca Juga Anies Baswedan Dipanggil KPK Soal Formula E, Ada Netizen Duga Upaya Penjegalan Politik

Sampel Tweet Warganet di Twitter./Kazee Media Monitoring

Kendati demikian, dalam sampel Tweet mengenai topik tentang Dewan Kolonel, ada warganet yang menilai bahwa forum atau Gerakan tersebut merupakan sebuah blunder, karena dianggap sensasi yang menurutnya tidak produktif.

Namun, terdapat netizen yang menduga bahwa Dewan Kolonel dibuat untuk mengawal Puan Maharani setelah salah satu pihak dari CSIS diangkat menjadi Dewan Kehormatan Pengawas Pemilu. Tak hanya itu, warganet menilai bahwa ujung tombak penentunya adalah rakyat.

Kata Kunci Sesuai Topik Pemberitaan./Kazee Media Monitoring

Kata kunci yang paling banyak digunakan dalam topik ini adalah Puan Maharani, Dewan Kolonel, PDIP, pilpres, elektabilitas, loyalis, capres, Megawati Soekarnoputri, dan Trimedya Panjaitan.

Baca Juga Puan Maharani Sebut Insyaallah 2024 Akan Ada Presiden Perempuan

Diagram Tokoh Terpopuler. Kazee Media Monitoring

Tokoh terpopuler dalam topik ini adalah.

  1. Puan Maharani (Ketua DPP PDIP) sebesar 23 persen.
  2. Johan Budi (Politisi PDIP) sebesar 16 persen.
  3. Megawati Soekarnoputri sebesar 15 persen.
  4. Trimedya Pandjaitan (Politisi PDIP) sebesar 10 persen.
  5. Utut Adianto (Politisi PDIP) sebesar 8 persen.
  6. Bambang Wuryanto (Politisi PDIP) sebesar 7 persen.
  7. Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) sebesar 6 persen.
  8. Hasto Kristiyanto (Sekjen PDIP) sebesar 5 persen.
  9. Masinton Pasaribu (Politisi PDIP) sebesar 4 persen.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan.

Diagram Organisasi Terpopuler./Kazee Media Monitoring

Organisasi terpopuler dalam topik ini adalah.

  1. PDIP sebesar 38 persen.
  2. DPR RI sebesar 37 persen.
  3. Komisi III DPR RI sebesar 4 persen.
  4. Komisi I DPR RI sebesar 4 persen.
  5. Partai Golkar sebesar 3 persen.

*disclaimer: terdapat data yang tidak ditampilkan

Kesimpulan 

Forum Dewan Kolonel yang digagas oleh Anggota DPR RI Fraksi PDIP, mendapatkan tanggapan yang beragam Menurut inisiator Dewan Kolonel, gagasan tersebut dibuat untuk mendongkrak elektabilitas Puan Maharani yang diyakini akan bersaing dalam kontestasi pilpres 2024 menjadi capres.

Puan Maharani yang telah mendengar perihal adanya gagasan Dewan Kolonel tersebut, menanggapinya dengan santai. Ia mengatakan selama Dewan Kolonel ada untuk bekerja sama dan gotong royong menjalankan instruksi Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dirinya setuju.

Namun, diungkapkan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto bahwasanya Dewan Kolonel tidak ada dalam struktur organisasi PDIP dan melanggar AD/ART. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa Ketum PDIP mengaku kaget dengan adanya isu Dewan Kolonel.

Kendati demikian, saat Hasto Kristiyanto melakukan klarifikasi terhadap Utut Adianto dan Bambang Wuryanto, keduanya menjelaskan bahwa Dewan Kolonel merupakan guyonan politik. Lalu Sekjen PDIP sampaikan perihal tugas dari Fraksi PDIP.

Adapun loyalis Ganjar Pranowo mengklaim bahwa pihaknya akan membangun Dewan Kopral sebagai bentuk pihak tandingan dari Dewan Kopral yang diinisiasi oleh petinggi PDIP. Kendati demikian, terdapat pengamat yang menilai bahwa Dewan Kolonel merupakan upaya penjegalan Ganjar sebagai capres 2024 dari PDIP.


PDIP Puan Maharani Ganjar Pranowo Dewan Kolonel Dewan Kopral capres pilpres pemilu 2024 Hasto Kristiyanto Ganjar DPR RI Bambang Pacul Johan Budi Trimedya Panjaitan

Bagikan:

 Berita Terbaru

  PRO KONTRA: Kritik Rocky Gerung untuk Jokowi
Senin, 07 Agustus 2023
  Prabowo Subianto Didukung PKB Capres 2024: Tambahan Kekuatan
Senin, 31 Juli 2023
  Pilpres 2024: Keberlanjutan Ganjar, Prabowo atau Perubahan Anies?
Senin, 24 Juli 2023
  PRO KONTRA: RUU Kesehatan Disahkan?
Senin, 17 Juli 2023
  Prabowo Subianto Temui Cak Imin, Soal Pilpres 2024?
Senin, 10 Juli 2023
  Dito Ariotedjo Diperiksa Kejagung Sebagai Saksi Kasus Korupsi di Kominfo
Selasa, 04 Juli 2023
  PRO KONTRA: SBY buat Buku Tentang Pilpres 2024 dan Cawe-cawe?
Jumat, 30 Juni 2023
  PRO KONTRA: Wacana Kaesang Maju jadi Cawalkot Depok
Rabu, 28 Juni 2023
  Ada Upaya Anies Baswedan ‘Dijegal’ KPK Jelang Pilpres 2024?
Senin, 26 Juni 2023


Berlangganan Sekarang
Poltara Indonesia
Kworks Indonesia - Wisma Korindo Lantai 6 - Jalan MT. Haryono Kav. 62 Pancoran - Jakarta Selatan. 12780
(022) 2010606
insight@poltara.com

Informasi
Pedoman Media
Privasi
Syarat dan Ketentuan
Hubungi Kami
Jaringan
Hutara.id
Finatara.com

poltara.com poltara.com

© Poltara Indonesia 2022